Jalanan Mamuju yang ramai, sebuah kota di Sulawesi Barat, Indonesia, telah lama dikenal karena suasananya yang semarak dan budaya pedagang kaki lima yang semarak. Namun, tindakan keras yang dilakukan pemerintah setempat baru-baru ini telah membuat banyak pedagang kaki lima merasakan dampak buruk dari penjualan kaki lima ilegal.
Tindakan keras tersebut, yang dikenal sebagai “Penertiban PKL” yang berarti pembersihan pedagang kaki lima, merupakan bagian dari upaya yang lebih besar oleh pihak berwenang untuk mengatur dan mengendalikan aktivitas pedagang kaki lima di kota tersebut. Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap keluhan warga dan pemilik usaha mengenai menjamurnya pedagang ilegal yang menyita ruang trotoar dan menghambat arus lalu lintas.
Menurut pejabat setempat, tindakan keras ini dimaksudkan untuk menjamin keselamatan masyarakat, menjaga kebersihan, dan mencegah penyebaran penyakit. Namun, banyak pedagang berpendapat bahwa penegakan peraturan tersebut tidak adil dan keras, karena mengancam penghidupan mereka dan memaksa mereka mencari cara alternatif untuk mencari nafkah.
Beberapa pedagang telah mengungkapkan rasa frustrasi dan kekecewaan mereka terhadap tindakan keras tersebut, dengan mengatakan bahwa mereka telah menjual barang di jalanan selama bertahun-tahun dan tidak pernah menimbulkan masalah. Mereka berargumentasi bahwa pedagang kaki lima adalah satu-satunya sumber pendapatan mereka dan pihak berwenang harus memberikan solusi alternatif dibandingkan hanya menindak mereka.
Meski mendapat protes dari para pedagang, pihak berwenang tetap tegas dalam menegakkan peraturan. Dalam beberapa minggu terakhir, lusinan pedagang terpaksa mengemas kios mereka dan pindah ke area yang ditentukan atau akan dikenakan denda dan hukuman karena ketidakpatuhan.
Tindakan keras terhadap pedagang kaki lima di Mamuju telah memicu perdebatan di antara warga dan pejabat mengenai keseimbangan antara menjaga ketertiban di kota dan mendukung penghidupan para pedagang. Meskipun ada yang berpendapat bahwa peraturan tersebut diperlukan untuk menjaga lingkungan yang bersih dan aman, ada pula yang berpendapat bahwa pihak berwenang harus bekerja sama dengan vendor untuk menemukan kompromi yang memungkinkan mereka melanjutkan bisnisnya tanpa mengganggu ketertiban umum.
Ketika tindakan keras terhadap pedagang kaki lima di Mamuju terus berlanjut, masih harus dilihat bagaimana situasi ini akan terjadi dan apakah penyelesaian yang dapat memuaskan semua pihak yang terlibat dapat dicapai. Sementara itu, para pedagang harus menghadapi masa depan bisnis mereka yang tidak menentu di kota yang membatasi mata pencaharian mereka.
