Warga Mamuju, sebuah kota di Sulawesi Barat, baru-baru ini menyuarakan keluhannya terhadap Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), lembaga penegak hukum sipil setempat yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Warga mengungkapkan kekesalannya atas tidak adanya akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan Satpol PP dalam menjalankan tugasnya.
Salah satu permasalahan utama yang dilontarkan warga adalah perilaku aparat Satpol PP yang sewenang-wenang dan terkadang kasar. Banyak warga yang melaporkan adanya pelecehan dan intimidasi yang dilakukan petugas, terutama saat pemeriksaan rutin atau tindakan penegakan hukum. Beberapa warga bahkan menyatakan bahwa mereka telah dijadikan sasaran secara tidak adil dan didenda karena pelanggaran kecil, tanpa pembenaran atau proses yang semestinya.
Selain itu, warga juga mengkritik tidak transparannya operasional Satpol PP. Banyak warga yang mengeluhkan belum jelasnya pedoman atau regulasi yang mengatur tindakan petugas Satpol PP. Hal ini menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan warga tentang hak dan tanggung jawab mereka saat berinteraksi dengan lembaga tersebut.
Selain itu, warga juga menyuarakan kekhawatiran mengenai kurangnya akuntabilitas di Satpol PP. Banyak warga yang merasa keluhan dan keluhan terhadap petugas Satpol PP tidak ditangani atau diselidiki dengan baik. Beberapa warga berpendapat bahwa pengaduan seringkali diabaikan atau diabaikan tanpa ada tindak lanjut atau penyelesaian.
Secara umum, warga Mamuju menyerukan akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar dari Satpol PP. Mereka menuntut pedoman dan peraturan yang jelas yang mengatur tindakan petugas Satpol PP, serta proses pengaduan yang lebih responsif dan akuntabel. Warga juga meminta adanya pelatihan dan pengawasan yang lebih baik terhadap petugas Satpol PP untuk memastikan bahwa mereka menjunjung tinggi hak dan martabat warga yang mereka layani.
Menanggapi pengaduan tersebut, pemerintah daerah menyatakan sadar akan permasalahan yang disampaikan warga dan berkomitmen untuk mengatasinya. Mereka berjanji akan meninjau dan merevisi pedoman dan peraturan yang mengatur operasional Satpol PP, serta memperbaiki mekanisme pengaduan dan akuntabilitas di dalam lembaga tersebut.
Namun, warga tetap skeptis dan menyerukan tindakan nyata dan perubahan untuk diterapkan. Mereka mendesak pemerintah daerah untuk menanggapi kekhawatiran mereka dengan serius dan berupaya membangun Satpol PP yang lebih akuntabel dan transparan serta melayani kepentingan masyarakat Mamuju. Hanya waktu yang akan membuktikan apakah pemerintah akan memenuhi janjinya dan mengatasi keluhan warga.
